UN, Pantaskah bagi Aceh?

UJIAN Nasional (UN) memang menjadi momok mengerikan bagi sebagian orang. Ini terjadi karena UN bersifat sentralistik di pusat negara yang fasilitas pendidikannya memadai. Sehingga, sebaiknya UN dihapuskan dan diganti dengan evaluasi yang lebih manusiawi.

UN tentunya hanya pantas di Jakarta, jangan dipaksakan ke seluruh Indonesia, sementara kualitas dan fasilitas pendidiknya jauh berbeda. Ini mengakibatkan, sekolah-sekolah pedalaman yang telah tersisih karena kurang fasilitas, tersingkir pula dengan intimidasi angka.

Sistem UN bisa memberikan tekanan psikologis dan depresi kepada siswa. Soal ujian yang dibuat di Jakarta, namun dipaksakan kepada para siswa di seluruh Indonesia yang beragam budaya dan kualitasnya akan membuat pesimisme Indonesia kian besar.

Kita tahu, pendidikan di Indonesia tidak sama standarnya antar daerah. Kualitas gurunya, fasilitas sekolah, buku-buku paket, ruang sekolahnya berbeda antara Jakarta dan seluruh Indonesia. Ini menandakan pemerintah tidak sanggup melaksanakan tugasnya, sehingga membebani siswa untuk menuntaskan. Ini tampaknya ada yang sedang dikambinghitamkan. Entah untuk menutupi kegagalan pemerintah.

Pemerintah seharusnya menyamakan dulu mutu guru, fasilitas sekolah, buku panduan. Setelah semua fasilitas sama, baru boleh tuntut nilai yang sama di seluruh Indonesia. Ketidaksamaan fasilitas ini mengakibatkan para guru membocorkan jawaban. Ini bukan solusi, tapi pelarian yang tidak berdaya.

Ini hanya akibatkan ketidakadilan lain saat hanya sebagian yang dapat bocoran. Memang kebocoran jawaban itu terjadi karena para guru tak tega melihat anak didiknya yang telah didik tiga tahun harus kalah oleh rezim sistem ujian yang hanya dua-tiga hari.

Harusnya sistem UN dihapuskan karena memberikan tekanan psikologis terlalu besar kepada murid yang seharusnya belajar secara merdeka dan gembira. Sistem pendidikan di negara kita terlalu membebankan siswa pada kecerdasan hafalan dan kognitif belaka dan mengabaikan kecerdasan psikologi perkembangan sosial dan emosional sang anak. Hal ini akan mengacaukan masa depan pemikiran bangsa.

Kita berharap, salah urus pendidikan untuk generasi muda, cukup terjadi tahun ini. Semoga para ahli pengurus pendidikan di pemerintahan akan peduli dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling bijak.

Memang, evaluasi untuk pelajar penting dilakukan, tapi membuat UN bukanlah ukuran kelulusan. Kita tahu Aceh yang kini punya hak otonom, seharusnya bisa membuat ukuran kelulusan lain, tidak seperti ukuran Jakarta. Seharusnya, setiap daerah itu punya ukuran masing-masing untuk kelulusan siswanya. Kita harus bebaskan anak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah harus membebaskan setiap daerah dari patokan yang mustahil dipenuhi tersebut. Memang ukuran nasional perlu, tapi bukan penentu kelulusan, hanya pelengkap. Inilah yang disebut keadilan, tetapi UN adalah intimidasi pada generasi bangsa.

Semoga para pengurus pendidikan di Indonesia, utamanya di Aceh, mengubah paradigma berpikirnya. Para siswa, harus dibiarkan leluasa dan gembira saat menghadapi UN. Dinas Pendidikan Aceh, seharusnya lebih mencintai para pelajar, bukan malah membuat mereka seolah pesakitan. Evaluasi nilai untuk siswa seharusnya dibuat menyenangkan.

Kita sudah lama mengharapkan perubahan dalam dunia pendidikan, namun  jika Dinas Pendidikan Aceh masih berpikir dalam pola lama, maka nasib pendidikan Aceh akan kian terpuruk. Kita harap pada pemerintah, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Aceh dapat mengubah pola pikirnya.

Kita berharap, tahun depan siswa lebih dihargai, dan di Aceh punya format kelulusan sendiri, bukan UN yang mengerikan. Betapa sayangnya bila para remaja kita dibebankan hal yang tidak mereka mengerti.[]

Leave a comment