Pemerintah Aceh gencar berupaya memarketingkan potensi usaha daerah ini untuk dapat dikembangkan para calon investor. Kita mendengar, banyak nota kesepahaman yang telah diteken, tapi banyak investor yang tak datang lagi, untuk menggelontorkan modalnya ke Aceh. Alasan yang kerap kita dengar adalah adanya kendala-kendala klasik, ketika hendak memulai kegiatan bisnis di suatu wilayah.
Umumnya mereka mengharapkan pemerintah dapat memendekkan birokrasi perizinan, menyiapkan insentif dan kemudahan berusaha untuk berbagai sektor usaha yang potensial dikembangkan. Selain itu, soal transportasi, stabilitas keamanan dan lain-lain. Namun, masalah ketersediaan energi listrik yang memadai untuk menggerakkan jalannya industri itu, juga sangat tinggi urgensinya.
Kapasitas terpasang listrik di Aceh memang belum kondusif untuk menopang tumbuhnya sektor industri. Belum mampu menyediakan kebutuhan listrik yang memadai. Diperkirakan, untuk lima tahun ke depan, Aceh butuh pasokan listrik sekitar 500 megawatt. Kini, kapasitas pembangkit yang dapat memasok kebutuhan energi di daerah ini baru 225 megawatt. Hanya saja, bila seluruh kapasitas pembangkit yang tersedia dapat beroperasi penuh sekarang ini, baru mampu memenuhi 60 persen kebutuhan sektor rumah tangga.
Sedang untuk kebutuhan industri di perkotaan, seperti perhotelan dan lainnya, belum mampu disediakan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka umumnya punya pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan generator. Bila rencana penambahan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang direncanakan beroperasi pada 2010 sebesar 2 X 112 megawatt, diperkirakan baru mampu memenuhi 80 persen kebutuhan listrik rumah tangga dan sektor industri kecil.
Selama ini, Aceh mengalami defisit energi listrik yang sangat buruk. Kelangkaan listrik berkepanjangan, antara lain akan berakibat pada kurang berseleranya para investor menanamkan uangnya di berbagai sektor usaha yang potensial di Aceh.
Kalangan investor pasti membutuhkan sarana jalan, pelabuhan dan lain-lain yang terkait dengan bertumbuhnya ekonomi Aceh. Tapi, ketersediaan listrik yang cukup merupakan keharusan yang perlu segera dicarikan jalan terbaik. Agar tidak hanya membebaskan warga dari gulita, melainkan juga menarik minat kalangan pebisnis, memutuskan untuk segera menginvestasikan modalnya di industri tertentu yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Bila daya terpasang telah cukup. Bukan hanya sekitar 750 ribu pelanggan PLN saja yang tak khawatir lagi, tapi para pebisnis yang beraktivitas di daerah ini akan melihat Aceh sebagai kawasan yang memang menguntungkan dan sangat potensial memberi laba bagi mereka.
Kita kerap mendengar PLN dan pemerintah berencana mengatasi kelangkaan energi. Misalnya, krisis listrik di Aceh akan diatasi dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan yang dapat menghasilkan 84 megawatt pada 2012 serta pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) di Seulawah (Aceh Besar) yang menghasilkan 200 megawatt dan Jaboi (Sabang). Tapi, masyarakat kini merasakan, listrik sering padam, alat-alat mesin terancam rusak akibat tegangan listrik yang naik dan turun tiba-tiba.
Selama ini, PLN pun hanya mampu untuk bertindak semena-mena. Mematikan jaringan listrik sesuka hati, tanpa pemberitahuan dini kepada pelanggannya. Barangkali PLN mengira, selama para pelanggan tak protes hal itu dapat dianggap sebagai upaya penghematan pemakaian listrik. Hak-hak konsumen benar-benar diabaikan.
Seharusnya PLN dan pemerintah memiliki solusi jitu, sebelum mega proyek pembangkit PLN dapat memuaskan para pelanggan mereka. Misalnya, untuk berbagai kawasan pemukiman dan kota-kota penting di Aceh. Terutama, agar ada pasokan listrik menjadi cukup di Banda Aceh, yang dimaklumkan sebagai Bandar Wisata Islami.
Kita berharap, segera ada pemilik modal yang bersedia melirik potensi energi alternatif Aceh, seperti panas bumi, biogas, air dan lain-lain. Dengan kondisi listrik yang membaik, rakyat dan kalangan usaha bersemangat pula, memetik benefit di sini.[]