POTENSI lahan pertanian Aceh cukup menjanjikan. Demikian juga di sektor peternakan dan perikanan. Tinggal saja, ke arah mana kebijakan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan itu diarahkan.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hamdani Hamid dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikukultura Aceh sedang terfokus pada budidaya jagung. Kawasan yang menjanjikan untuk tanaman jagung itu adalah Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Singkil. Petani kabupaten tersebut sudah terbiasa dengan tanaman jagung.
Dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, ada upaya menemukan bibit unggul baru, bekerja sama dengan peneliti Korea Selatan. Sedangkan bibitnya berasal dari hasil perkawinan jagung Aceh dengan Thailand.
Kita menyambut baik upaya perbaikan kualitas mutu dan produksi jagung tersebut. Apalagi bila kita cermati, potensi jagung amat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan petani. Dalam satu hektare lahan bisa diperoleh 6 sampai 7 ton jagung pipilan.
Meningkatkan produksi tanaman jagung cukup memberikan peluang usaha bagi petani dan pedagang. Selain untuk kebutuhan pakan ternak, peluang ekspor juga terbuka lebar ke berbagai negara di kawasan ASEAN.
Namun, kita juga tidak terpaku pada satu jenis komoditi tadi. Kabupaten Bireuen yang dulunya dikenal sebagai sentra kedelai pun perlu digerakkan kembali masyarakatnya untuk budidaya kacang kuning ini. Saat ini kebutuhan kacang kuning nasional masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat. Kenaikan harga di Amerika serta pajak masuk 10 persen membuat pengrajin tahu tempe di Pulau Jawa banyak yang tutup karena kehabisan bahan baku dan tingginya harga.
Komoditi kedelai Aceh ini sejak 8 tahun lalu cukup bagus kualitas dan produksinya. Hasil produksi itu diangkut ke Medan di Sumatera Utara, lalu sebagian lainnya ke Jakarta. Aceh memberikan andil yang bagus untuk pengrajin tahu, tempe, dan kecap di beberapa provinsi Sumatera dan Pulau Jawa.
Selain itu, kita menyerukan kepada pemerintah untuk membuka lahan-lahan baru sektor pertanian dan hortikultura guna menampung angkatan kerja baru. Aceh harus cepat mengatasi lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran dan inflasi. Satu juta orang di Aceh menganggur, sebuah angka yang sangat tinggi secara nasional, dibandingkan empat juta jiwa lebih penduduk.
Peluang lain yang cukup menjanjikan adalah di sektor peternakan ayam pedaging, petelur, dan sapi potong. Kendati ada pihak yang menakut-nakuti bahwa pedagang Medan bisa meruntuhkan harga pasaran telur di Aceh dengan dumping, tidak usah dipercayai betul kebenarannya. Apabila pakan ternak merk Pokhand dari Thailand bisa dipasok langsung via Pelabuhan Bebas Sabang, maka kita akan memperoleh harga jual yang lebih murah dari Thailand. Selain itu, pasaran harga telur dan daging ayam Aceh bisa lebih murah dari Sumatera Utara. Hal inilah yang dicemaskan peternak dan pedagang Sumatera Utara.
Peluang emas ini kurang mendapat respons dari Pemerintah Aceh dan DPRA. Kebijakan dari Dinas terkait pun tidak cukup meyakinkan anggota Dewan sehingga anggaran Dinas Peternakan dinilai terlalu kecil. Atau di sektor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebenarnya bisa mejalin kerjasama sinergis dengan Dinas Peternakan dalam upaya memberdayakan UKM.
Dalam kerangka tersebut, kita imbau Pemerintah Aceh perlu melakukan rapat koordinasi terpadu dalam kerangka pemberdayaan ekonomi pada level UKM. Selain itu, juga perlu koordinasi antara dinas-dinas terkait, otoritas Pelabuhan Bebas Sabang, Bea dan Cukai, Danlanal Sabang dan Kepolisian. Tentu saja, Bappeda dan Sekda memainkan peran kunci dalam upaya membangun ekonomi dan pertanian Aceh yang maju.[]