Ketua Komisi Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Muzakkir Manaf di Banda Aceh, Rabu, menyatakan Teungku Muhammad Hasan Di Tiro atau Tgk Hasan Tiro dijadwalkan akan pulang ke Aceh pada 11 Oktober 2008. Menurutnya itu keinginan ‘wali’ sendiri, tanpa ada yang mengundang.
Pulangnya sang mantan pimpinan GAM di Swedia ini bisa jadi saat yang ditunggu tunggu oleh sebagian warga Aceh, khususnya warga kampungnya di Tiro, Pidie. Sebagian tentu mengatakan ini saat yang tepat, tapi sebagian lainnya bukan saat yang tepat (lagi). Terlepas dari itu semua, kita menginginkan kepulangan Teungku Hasan Di Tiro ini akan semakin menegaskan perdamaian yang telah disetujui kedua fihak seperti yang disepakati di Finlandia, 15 Agustus 2005 lalu. 
Menurut Muzakir lagi, kepulangan Hasan Tiro murni keinginannya sendiri untuk bersilaturrahmi dengan keluarga dan masyarakat Aceh, setelah hampir 30 tahun ditinggalkannya. Dengan begitu, kita tentu tidak bisa lagi mengaitkan kepulangan mantan petinggi utama GAM di Swedia ini dengan undangan DPRA, setelah mereka gagal menemui Hasan Tiro di Swedia beberapa waktu lalu. Namun kita tetap berharap kepulangan Teungku Hasan Tiro ini bisa dimanfaatkan DPRA yang sedang menyusun Qanun Wali Nanggroe.
Di sinilah kita ingin melihat kemampuan dan lobi, dan tentu saja kepedulian dan keseriusan DPRA dalam menyusun qanun ini. Kita tidak akan bisa menerima “kesalahan” kedua kali DPRA yang gagal mengambil masukan dari orang paling dihormati di kalangan mantan GAM ini, apapun alasannya. Bukankah DPRA bekerja demi dan untuk rakyat yang diwakilinya? Memang, mungkin sebagian (besar) rakyat tidak akan peduli, seperti mungkin sebagian juga tidak begitu peduli lagi dengan hiruk pikuknya peta politik Aceh saat ini. Yang mereka inginkan adalah bisa bekerja mencari nafkah, menghidupi keluarga dalam kondisi daerah yang aman dan damai. Perpolitikan hanyalah milik segelintir orang yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya dari “bercakap-cakap” atau melempar retorika yang terlihat penuh gagasan, namun implementasinya kerapkali kosong melompong.
Kepulangan Teungku Hasan Di Tiro di masa damai ini tentu saja bisa lebih bermanfaat bagi para politikus dibandingkan rakyat. Namun kita menilai cukup bijak bila fihak KPA, khususnya Muzakkir Manaf mengatakan kepulangan Teungku Hasan Tiro kali ini tidak berkaitan dengan apapun, kecuali kunjungan keluarga setelah 30 tahun tidak menginjakkan kaki di tanah Aceh.
Kita juga berlega hati ketika menemukan jawaban bahwa kepulangan atau “kedatangan” Teungku Hasan Tiro kali ini telah mendapat konfirmasi pemerintah. Sejak awal, komitmen MoU Helsinki memang tidak lagi mempermasalahkan, bahkan para fasilitatornya sejak lama menganjurkan Teungku Hasan Tiro agar pulang menjenguk masyarakat Aceh untuk membuktikan komitmennya terhadap perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia itu.
Akhirnya, walaupun waktu tidak sepagi saat terbitnya MoU Helsinki, namun kepulangan mantan tokoh sentral GAM ini mampu memberikan spirit baru bagi semakin kokohnya perdamaian di Aceh. Semoga bermanfaat dan lepas rindu bagi keluarga dan kerabat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Semoga…