EKONOMI rakyat Aceh yang hancur dan tanpa arah adalah efek salah urus di lembaga-lembaga pemerintah. Sistem buruk masa lalu belum dibuang walau tokoh yang diidolakan rakyat telah duduk di tahta pemerintahan. Tanpa konsep, mungkin begitu layak disebut kinerja Pemerintah Aceh. Banyaknya program yang gagal adalah bukti ketiadaan konsep itu. Orang-orang yang menyebut dirinya ahli kini berkesempatan menentukan kebijakan. Namun perjalanan kesengsaraan masih dilalui penduduk Aceh. Asal muasalnya?

Para borjuis punya peranan penting dan penentu keuangan. Mereka memiliki jaringan informasi khusus dengan penguasa, mampu mempengaruhi keputusan politik dalam bidang ekonomi. Bahkan mereka kerap membayar penguasa untuk mencabut atau mengubah kebijaksanaan politik yang merugikan kepentingan mereka. Kelas borjuis dipelihara penguasa untuk memasok pendapatan ekstra para pejabat yang memberi atau memenangkan tender di pemerintahan.

Satu lagi, kelas mafia proyek. Mereka bergerak licik, licin seperti ular dan penuh rahasia. Semua daftar isian proyek pemerintah berada di tangannya. Kelas borjuis yang berminat mendapatkan proyek, mesti melewati pintu mafia untuk menjumpai pejabat pemerintah. Rezeki siluman mafia ini berasal dari hasil komisi dua arah—pejabat pemerintah dan pemilik modal. Konsekuensi logis dari ekonomi struktural akan melahirkan kekayaan dan kemiskinan relatif yang masing-masing kelompok punya celah.

Ekonomi struktural yang bebas berbuat dan bertindak, tanpa memerlukan suatu manajemen dan profesionalisme, telah jadi realita di sini. Banyaknya muncul pengemis di Aceh hanya menguatkan bukti bahwa kemiskinan dan kelaparan sedang mengancam. Tanpa kita sadari, kini terjadi interaksi sosial dan transaksi moral antara sifat manusia dan binatang. Kelaparan dan kekenyangan wujud berdampingan dalam dunia masing-masing, dan tidak ada upaya menyerentakkan kemakmuran.

Menilik wajah ekonomi struktural di Aceh, orang-orang yang masih punya nurani akan bertanya, menjengkelkan untuk memberi sesuatu kepada pengemis, sama jengkelnya dengan tidak memberi sesuatu kepada mereka. Betapa tidak jelasnya konsep pemerintah dalam menata anggaran. Mereka gagal mengatasi masalah kesenjangan sosial. Ini semua akibat dari konsep ekonomi struktural. Maka, merajalelalah praktek monopoli, kleptokrasi, korupsi dan nepotisme.

Rakyat lemah tidak berdaya dan penguasa tidak berupaya menyelamatkan mereka dari ancaman kemiskinan dan kematian. Fakir miskin tidak pernah dipelihara oleh negara. Pemerintah kita tahu bahwa kemiskinan mendekati kekafiran. Namun orang-orang yang katanya beriman itu tidak peduli. Ajaran humanisme telah busuk di mulut-mulut para guru moral yang tidak bermoral. Lingkaran setan antara fakir miskin, negara dan kekafiran jadi subyek dan penderita abadi dalam kebohongan para penguasa dan tokoh pengecut.

Peran pemerintah sebagai motivator, mediator, fasilitator dan penyandang dana untuk merangsang rakyat memperbaiki ekonominya amat dibutuhkan. Kita bisa membangun kekayaan alam dan kekayaan human interes secara bahu-membahu. Konsep ekonomi struktural harus diganti. Seharusnya pemerintah membangun sistem ekonomi dan manajemen serta profesionalisme kerja. Sistem ini harus memadukan SDM yang bermoral dengan pengelolaan SDA yang tepat arah dan tepat guna. Semoga kemiskinan segera berakhir di Aceh. Semoga (?).[]