JEPANG yang luluh lantak setelah Hiroshima dan Nagasaki dihantam atomic bomb, bangkit dan menjadi poros kekuatan baru untuk teknologi di Asia. Mereka bangkit dan menjadi cerdas. Apa rahasianya?

Jepang menjadikan pendidikan nomor satu. Setelah takluk dan porak-poranda, pemerintah Jepang di Tokyo tak sibuk menghitung berapa sisa kekuatan militer, tapi cepat-cepat menghitung jumlah guru yang masih hidup.

Indonesia memang tak porak-poranda karena bom atom, tapi penjajahan Belanda 3,5 abad dan pendudukan Jepang 3,5 tahun tak cukup menjadi pelajaran dan pengalaman; bahwa bangsa bodoh akan selalu mudah ditindas. Pendidikan di negara ini masih mahal.

Di zaman sudah maju ini, satu per satu sekolah di ibu kota negara mulai menggratiskan biaya belajar. Tapi tetap tak adil, karena beberapa sekolah bagus hanya dinikmati anak-anak orang kaya.

Umumnya sekolah di Indonesia sampai sekarang mengutip puluhan ribu rupiah dari murid, untuk biaya pembangunan dan sumbangan tetek bengek lainnya. Ironis! Apakah pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk membangun sekolah?

Bagaimana dengan Aceh? Di provinsi yang punya banyak uang dari dana otonomi khusus serta bagi hasil minyak dan gas (Migas) ini pendidikan juga masih mahal. Sekolah gratis masih jauh dari harapan, bahkan untuk memimpikannya pun kita tak cukup berani.

Kasihan melihat adik-adik mahasiswa berdemontrasi di Simpang Lima Kota Banda Aceh, pekan lalu. Aspirasi dan tuntutan untuk pemerintah, yang disampaikan di bawah terik dan keringat, masih isu-isu lama yang tak berujung.

Impian untuk sekolah di Aceh bahkan belum menemukan pangkal. Selalu, dalam demo-demo menuntut sekolah gratis, pejabat di daerah ini mengatakan aspirasi dan tuntutan akan ditampung untuk ditindaklanjuti. Tapi, nyatanya, ”di-tidak-lanjuti”.

Semua keinginan sepertinya akan sia-sia, karena pendidikan di provinsi ini masih akan pakai banderol.

Jika ditimang-timang dengan logika, sepatutnya pemerintah daerah kita malu. Coba perhatikan Kabupaten Jembrana, di Bali. Daerah sekecil ini sudah menerapkan kebijakan sekolah gratis sejak tahun 2002 untuk tingkat SD, tahun 2003 untuk SMP dan tahun 2004 untuk tingkat SMA. Padahal, saat pertama kali menerapkan sekolah gratis itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana masih Rp9,7 miliar. Bandingkanlah dengan Kota Banda Aceh yang memiliki PAD Rp45 miliar, atau Aceh Utara yang memiliki ratusan miliar.

Jembrana sekarang berani memberi insentif untuk guru Rp5.000 per jam (di luar tunjangan), bonus dan gaji ke-14 sebesar Rp1 juta per tahun. Guru yang ingin melanjutkan pendidikannya juga dibantu oleh pemerintah kabupaten.

Biaya SPP dan iuran OSIS anak-anak sekolah di Jembrana ditanggung pemerintah kabupaten, rata-rata Rp25 ribu per siswa per bulan di semua tingkatan sekolah. Untuk subsidi ini, Jembrana menghabiskan sekitar Rp2,7 miliar per tahun. Investasi sumber daya pendidikan berada di atas segalanya, kata Bupati Jembrana, I Gede Winasa.

Setidaknya ini menjadi cermin bagi Aceh. Jika kebijakan pendidikan gratis sulit diterapkan untuk skala provinsi yang luas ini, maka patut”dicoba” untuk skala kabupaten atau kota. Bisa saja dimulai bertahap dan perlahan, sambil menunggu Aceh benar-benar ”mandiri” pasca-tsunami. Bukankah kesuksesan tak akan terjadi jika kita tak pernah mencoba?[]