Hutan Aceh Terkuras, Salah Siapa?

ADA hal yang menarik disimak dari pernyataan Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang dilansir Harian Aceh, Selasa (29/12). Wagub menyatakan bahwa penyebab banjir saat ini tidak berdasar pada illegal logging semata. Menurut Nazar, yang terparah terjadinya kerusakan alam justru akibat penyalahan izin penggunaan HPH. “Ini yang paling berbahaya,” tegasnya.

Pernyataan ini memang sangat beralasan. Lihat saja sekarang, luas hutan berkurang signifikan akibat izin hak pengusahaan hutan (HPH) kepada perusahaan besar yang memonopolis. Eksploitasi hutan dalam kurun waktu panjang menimbulkan kerusakan parah. Hutan tropis yang kita banggakan itu tak henti dirusak dan dirambah secara liar. Bahkan pemerintah pusat pun, selain memberi izin HPH, juga ngotot merealisasikan proyek-proyek lain yang harus membabat hutan secara membabi buta.

Seharusnya masalah ini tidak akan timbul bila petinggi di Aceh lebih cerdas memilih orang untuk mengelola hutan Aceh. Orang-orang yang dipercayai benar-benar jadi penyelamat hutan. Namun semua sedang terjadi, hutan Aceh sedang dirambah walau terdengar tengah diselamatkan. Yang minta untuk diselamatkan lain, dan yang menghancurkannya lain pula.

Kelapa sawit yang mungkin kelak jadi industri besar akan berdampak buruk bagi lingkungan manusia. Kerusakan tanah dan pencemaran limbahnya tidak didistribusikan secara merata, bahkan kadang memiskinkan penduduk sekitarnya. Dalam segi lain, bukankah sudah sering terjadi di negara ini, para petani selalu jadi korban monopoli oleh perusahaan penampung hasil panen, termasuk sawit di Aceh.

Membuka kebun sawit telah jadi alasan untuk merusak hutan di beberapa tempat. Perusahaan yang diizinkan membuka kebun sawit sebenarnya lebih  banyak untung pada kayu yang mereka tebang di hutan sebagai calon kebun sawit. Sebagian besar bahkan hutan yang telah dihancurkan itu tidak pernah ditanami sawit. Hanya kedok. Pemerintah tidak ambil pusing karena mungkin semua telah disepakati sebelumnya.

Membakar lahan saat membuka kebun sawit pun menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Betapa lingkungan tidak pernah bisa dijaga dengan betul. Dan nantinya bila jadi dibangun pabrik maka limbah pabrik sawit sering mencemarkan lingkungan juga.

Tidak lancarnya program pemerintah Aceh dalam menyelamatkan hutan mungkin karena adanya mark-up pada pengadaan bibit untuk proyek rehabilitasi hutan (Gerhan) di Aceh. Mungkin saja areal yang seharusnya ditanami dibiarkan terlantar. Atau bisa saja program penanaman sejuta pohon di Aceh hanya simbolis. Setelah dibuka langsung ditutup begitu gubernur kembali ke kantornya. Mungkin banyak bibit yang dibiarkan berserakan dan dibuang tanpa ditanami. Mungkin juga oknum aparat TNI/Polri dan Polhut sering terlibat suap dengan pedagang kayu curian.

Mungkin juga meski telah berlaku moratorium logging, tetapi aparat keamanan terus membabat habis hutan Aceh, malah bukan hanya pohon, mungkin tanahnya juga dieksploitasi. Atau bisa saja Polhut tidak serius mengamankan hutan Aceh. Semua bisa saja terjadi, dan ketidakberhasilan itu bisa membuat kita rakyat amat curiga walau tidak bisa menuduh. Namun semuanya kita kembalikan pada penilaian masing-masing. Yang jelas, banjir yang terus menghantam sebagian wilayah di Aceh saat ini terjadi karena gundulnya hutan-hutan tropis yang pernah kita banggakan.[]

Leave a comment