BLOG HARIAN ACEH

Lagi lagi, aksi kejahatan menggunakan senjata api terus terjadi di Aceh. Mungkin bisa dan biasa juga terjadi di daerah lain, apalagi di Jakarta misalnya. Tapi, aksi bersenjata di Aceh sangat rawan karena masih sangat dekat dengan proses politik yang masih berlangsung sebagai langkah implementasi MOU Helsinki. Apalagi kini menjelang pemilu 2009, aksi ini bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan politik. Bisa bisa Aceh runyam kembali bila aksi bersenjata illegal ini tidak dihentikan. Kita juga sadar ini menjadi tugas berat aparat kepolisian di Aceh. Selalu, dalam rangkaian perjalanan keamanan di Aceh, polisi menjadi pengemban tugas terberat. Namun, kita berharap dari pengalaman terdahulu, dari tahun ke tahun, aparat kepolisian terus meningkatkan profesionalitas mereka sehingga mampu menangani ancaman kelompok kriminal bersenjata ini. Read the rest of this entry »

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, akhirnya mengungkapkan identitas kelompok bersenjata yang selama ini menjadi biang teror dan pelaku kriminal di Aceh. Mereka menamakan dirinya Front Demokratic Kemerdekaan Atjeh (FDKA). Kita selama ini memang menduga, semacam pertanyaan benarkah semua kelompok, baik dalam GAM atau pemerintah sudah puas dengen kesepakatan damai Aceh ini? Satu jawaban telah kita peroleh, ya FDKA itu. Read the rest of this entry »

Tim Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) menemukan data fiktif 4.323 unit rumah bantuan untuk korban konflik, artinya 47,78 persen fiktif! Sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Namun, kita sangat menghargai dan memberi apresiasi pada BRDA yang berhasil mendata dengan akurat karena bekerja sungguh sungguh. Read the rest of this entry »

Kita miris mendengar masih saja ada kontak tembak antara “para kriminal”–Demikian setidaknya sebutan yang layak untuk saat ini–dengan polisi, di Pasantren Lhok Nurul Ulum, Desa Babah Krueng, Kecamatan Beutong, Nagan Raya, kemarin. Apalagi, menjadikan pasantren sebagai lokasi berlindung, sungguh tidak mencerminkan sikap “satria”, karena bisa menjadikan orang tidak bersalah sebagai tameng. Untunglah, polisi berhasil melumpuhkan mereka tanpa menimbulkan korban jiwa. Read the rest of this entry »

Sejak 12 Juli lalu, masa kampanye (rapat tertutup) partai politik dimulai. Masa kampanye tertutup ini berakhir pada 5 April 2009. Sementara masa kampanye (rapat terbuka) baru dimulai pada 17 Maret-5 April 2009. Partai politik, baik lokal maupun nasional berlomba-lomba mensosialisasikan diri untuk dikenal publik, dan berharap didukung saat Pemilu nanti.
Semua mata sebenarnya tertuju ke Aceh, karena baru di Aceh partai lokal bisa berpartisipasi pada Pemilu. Pesta demokrasi di Aceh akan berlangsung semarak, bahkan lebih semarak dari tempat lainnya. Partai-partai lokal akan bersaing sesama, dan juga dengan partai politik nasional. Partai-partai ini berharap menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat Aceh.
Karenanya, intriks sesama partai tak terhindarkan. Partai-partai ini sudah pasti akan menggunakan berbabagai cara, taktik, dan tentu saja tema-tema kampanye yang menarik, agar rakyat menjatuhkan pilihannya. Cara-cara kotor juga pasti akan mewarnai pesta demokrasi di Aceh.
Tapi, kita berharap, baik kepada partai lokal maupun nasional untuk bersaing secara sehat. Tidak menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap partai lain. Tetapi, bersainglah secara sehat, dengan menggunakan akal sehat. Tunjukkan pada dunia sekali lagi, bahwa pesta demokrasi di Aceh bisa berlangsung damai, dan bebas dari praktik kekerasan.
Kita akui, semua partai ingin menang dan menjadi yang terbaik di Aceh. Tetapi, untuk mencapai keinginan itu, tidak semua cara halal dilakukan. Ada cara-cara yang dilarang, dan pantang dilakukan. Jadi, jika ingin menang, tawarkan program-program yang membuat rakyat tertarik. Karena, kita yakin, rakyat sudah sangat pintar dalam menilai dan menjatuhkan pilihan. Hanya partai dengan visi terbaiklah yang akan didukung oleh rakyat.
Karena itu, kepada partai politik, baik lokal maupun nasional, kita berharap agar tidak merasa diri sebagai pemilik sah suara rakyat Aceh. Sebab, sebelum pemilu, semua suara rakyat Aceh adalah bebas untuk direbut oleh siapapun, baik oleh partai lokal maupun oleh partai nasional. Tidak boleh ada yang merasa diri sebagai partai yang banyak menanamkan jasa untuk rakyat Aceh. Karena semua partai punya hak yang sama untuk menang. Klaim-klaim politik berupa dukungan rakyat, karenanya, harus diuji di arena publik (pemilu), secara terbuka, fair dan sportif. Jadi, tak boleh satu partai pun memonopoli suara rakyat sebelum diuji dalam Pemilu.
Memaksa dan mengintimidasi masyarakat untuk memilih partai tertentu bukan zamannya lagi. Politik penuh warna kekerasan sudah lama kita tinggalkan begitu MoU Helsinki ditandatangani. Karena itu, cara-cara mafia dalam memperoleh dukungan rakyat mutlak juga harus ditinggalkan. Sebab, kita sudah lama tak lagi bersahabat dengan konflik dan kekerasan.
Kita atau siapa saja pasti menghendaki Pemilu di Aceh, sejak masa kampanye sampai pencoblosan berlangsung damai, kekeluargaan dan santun. Kita tak ingin ada darah yang tumpah hanya karena memperebutkan sebuah kursi di DPRA dan DPRK. Sebab, seperti disampaikan Mao Tse Tung, tokoh pergerakan China, politik adalah perang yang tidak menumpahkan darah. Kita pasti sepakat dengannya.
Jika hanya gara-gara satu kursi kita harus bertengkar lagi, damai pasti akan ternoda. Jika pun kemudian damai benar-benar ternoda, kita hanya bisa berucap: tak perlu menangis hanya karena sesuap nasi sudah habis kita makan. Damai sulit untuk kembali.