BEBERAPA hari lalu, puluhan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah kembali berunjuk rasa di biro rektor. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana kampus. Menurut mereka, banyak kutipan dana dari mahasiswa selama ini yang penggunaannya tidak transparan, sehingga dicurigai adanya penyalahgunaan.

Selain SPP, mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan dana tambahan bagi mahasiswa eksakta yang dijanjikan untuk membangun laboratorium. Berikut juga soal realisasi uang pembangunan dikutip dari mahasiswa FKIP dengan besaran bervariasi, Rp1-4 juta per orang sesuai angkatan (2008-2010).

Aksi mahasiswa ini tentu sangat beralasan. Paling tidak untuk mengingatkan para pengelola dan pengambil kebijakan di kampus jantong hate rakyat Aceh ini agar instropeksi diri untuk lebih transparan. Atau, jangan-jangan, memang sudah terjadi penyimpangan berbagai dana pendidikan di kampus itu? Entahlah. Yang jelas, gejolak mahasiswa ini menandakan carut marut dunia pendidikan kita masih seperi mengurai benang kusut. Di dalam bermasalah, di luar tidak pernah menghasilkan sesuatu yang mampu membuat negeri ini bersaing dengan dunia luar.

Mungkin saja hal ini terjadi karena ‘dunia intelektual’ kita masih dikelola dengan semangat korup. Lihat saja sekarang ini, banyak yang bergelar tinggi—profesor dan doktor—menggunakan titel sekedar untuk memperoleh jabatan. Saat mendapatkan jabatan pun, tidak sedikit dari mereka yang terlibat kasus korupsi.

Begitulah negeri ini, semua bisa terjadi. Dan ini kait-mengkait dengan masa lalu. Mental, proses rekrutmen PNS dan guru, hingga murid yang berselemak masalah. Tak percaya? Cobalah jujur berhitung berapa pegawai yang lulus “wajar” menjadi pegawai negara, berapa murid yang lulus sebagai murid secara “wajar”? Berapa pejabat yang bisa duduk di kursi empuk secara “wajar”? Wajar yang kita maksud memang pantas, tanpa persekot uang, tanpa ancaman atau “kenalan dan saudara-saudaraan” untuk masuk. Wajar artinya prestasi, tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Serta yang paling penting moralitasnya memang bagus.

Jujurlah, ada berapa? Kita telah saling kurang percaya satu sama lain akibat parahnya krisis moral dan malu, serta kronisme dan korupsisme di negeri ini. Karena itu, bila hati jujur, hampir tak ada lagi yang percaya bahwa ada orang yang bisa masuk sekolah atau universitas tertentu, apalagi duduk di jabatan basah, dengan cara “wajar” di daerah ini.

Kembali ke persoalan pendidikan, meski para pejabat berkoar-koar tentang sekolah gratis, biaya pendidikan di negeri ini tetap saja mahal. Apalagi beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sekarang telah berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ini memang menjadi momok bagi rakyat kecil untuk bisa mengecap pendidikan berkualitas.

Dan, tanpa memiliki beban moral, sebagian pengelola pendidikan kerap mempertegas bahwa pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah apalagi gratis. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda, dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Kalaupun mahal, sebenarnya pemerintahlah yang wajib membayarnya. Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya sekarang, pemerintah justru berkilah dari tanggung jawab ini. Makanya, carut-marut persoalan dunia pendidikan kita tidak akan pernah selesai kalau kita tidak mengulang dari nol. Tapi siapkah kita untuk merombak sistem yang sudah ada dengan memualinya dari nol lagi, serta mengamputasi para pengurusnya selama satu generasi? Kalau tidak, selamanya dunia pendidikan kita mustahil bisa bangkit.[]