APBA 2010 (Tak) Berpihak Rakyat?
By admin at 4 February, 2010, 3:05 am
PERMASALAHAN pengesahan APBA yang sangat terlambat dibandingkan provinsi lain di Indonesia selama ini menjadi penyebab utama minimnya serapan anggaran. Akibat permasalahan ini juga, Aceh pernah terancam terkena penalti anggaran dari Pemerintah Pusat.
Selama tiga tahun terakhir, keterlambatan pengesahan APBA telah memunculkan berbagai persoalan. Mulai daya serap yang rendah hingga kualitas proyek fisik yang tidak sesuai standar. Bahkan, keterlambatan itu membuka peluang terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.
Saat ini, Panitia Anggaran DPRA masih berkutat dengan angka-angka pada pos anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2010. Pembahasan secara legislasi itu akan menjadi dasar yang amat menentukan, untuk dapat bergeraknya roda perekonomian dan segi-segi lain dalam pembangunan Aceh, untuk masa pelaksanaan tahun ini.
Masyarakat sudah kerap menyatakan sikap dan memberikan dorongan kepada eksekutif dan legislatif, agar tak hanya berkutat pada pernyataan dan permainan politik yang memang sah mereka miliki secara legal. Tapi, juga memikirkan dampak dari semua hal yang mereka putuskan, terhadap kehidupan rakyat di daerah ini. Seperti, janji mereka untuk mampu mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tepat waktu, sehingga tidak terulang lagi keterlambatan seperti tahun-tahun lalu.
Tapi harapan itu kini layu lagi sebelum berkembang. Dalam pembahasan RAPBA 2010, kesan adu kekuatan dan kekuasaan sangat jelas kita rasakan, dipertontonkan para politisi dan pihak eksekutif.
Semakin berlarut-larutnya pengesahan rancangan APBA tersebut, bukannya kehebatan eksekutif dan legislatif yang kita saksikan. Melainkan banyaknya hak-hak rakyat yang nantinya akan terbengkalai, akibat terlambat diputuskan bergeraknya proses pengerjaan suatu kegiatan atau proyek-proyek yang menunggu rampungnya APBA tersebut.
Proses jawab-menjawab secara politik, kita pahami sebagai upaya para pihak, eksekutif dan legislatif, dalam menyusun anggaran tersebut, agar tak melenceng dari aturan dan ketentuan yang berlaku. Tapi, kita mengharapkan proses legislasi atas rancangan APBA tersebut, tak membuat waktu penyelesaiannya menjadi tambah panjang lagi.
Kita mengetuk hati para anggota parlemen dan tim yang dibentuk khusus untuk kepentingan tersebut oleh Pemerintah Aceh untuk memberi prioritas pada segi-segi yang menjadi hajat rakyat Aceh. Terutama, kepada mereka yang kini benar-benar sangat membutuhkan perhatian serius kita semua. Menggerakkan roda ekonomi, membantu rakyat miskin tidak semakin terpuruk dalam kesengsaraan. Serta segi-segi lainnya, yang mungkin menyebabkan masyarakat Aceh dapat bangkit menjadi mandiri, hendaknya menjadi prioritas utama yang perlu dianggarkan dalam APBA tersebut.
Menegosiasikan suatu program atau proyek, agar masuk dalam suatu mata anggaran di APBA, menjadi tak perlu kita khawatirkan lagi. Terutama, bila aparatur birokrasi dan anggota parlemen memiliki kesadaran tinggi untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, bila masih ada konflik kepentingan di antara para pejabat dan politisi dalam menyusun rancangan APBA tersebut, kita yakin, tenggat selesai pembahasan RAPBA akan molor lagi.
Selanjutnya, masyarakat Aceh akan melihat, betapa eksekutif dan anggota legislatif telah menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengegolkan kepentingan, yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan diri dan kelompok mereka masing-masing. Kalau melihat cara mereka (legislatif dan eksekutif) sekarang, hal itu tak dapat terelakkan. Akhirnya, APBA 2010 pun tak jua berpihak kepada rakyat, meski lembaga eksekutif dan parlemen Aceh kini sudah dikuasai oleh mantan ‘pejuang rakyat’.[]
Trackbacks & Pingbacks