BLOG HARIAN ACEH

Berita warga Aceh dikenakan hukuman mati di Malaysia amat mengenaskan hati. Ada perasaan marah, sedih sekaligus malu. Ini kesalahan kita secara berjamaah, termasuk kesalahan para pemimpin, bukan semata mata kesalahan Junaidi bin Nurdin, sang terdakwa yang divonis mati.
Pengadilan Tinggi Shah Alam Selangor, Jumat (26/9), menjatuhkan vonis mati kepada Junaidi Nurdin, 32, pria asal Kabupaten Pidie, karena terbukti mengedarkan ganja seberat 979 gram di negeri jiran itu. Upaya bantuan hukum kita sia sia saja, karena hukum di Malaysia memang ketat dan tegas tanpa bisa diintervensi oleh kekuasaan dan tekanan uang, apalagi tekanan politis (antar negara atau serumpun) seperti yang ingin kita upayakan. Membawa dadah (ganja) adalah kejahatan berat di sana.
Rasanya tidak akan ada orang Aceh yang mau mengambil resiko menjual ganja, apalagi sampai di Malaysia. Pertama mungkin ini kebiasaan, namun berat dugaan ini adalah keterpaksaan, karena himpitan ekonomi di negeri sendiri. Nah, di sinilah “kita terlibat”. Selama ini banyak kesenjangan, di mana hanya pengelola negeri dan antek anteknya saja yang merasa memiliki negeri ini. Perekonomian rakyat terabaikan atau dikelola asal jadi. Muncullah Junaidi yang merasa buntu dalam upaya mencari rezeki halal di negeri sendiri.
Upaya hukum yang kita lakukan persis upaya lain dalam mengatasi berbagai masalah di dalam negeri. Segalanya dadakan dan khas upaya meredam gejolak sesaat, mengobati secara semu masalah. Amat politicking. Mungkin para pengacara yang diutus sungguh sungguh. Namun apalah artinya model pengadilan kita dibandingkan dengan di Malaysia? Ada kendala bahasa, konten dan aturan hukum yang “tidak main main” di negeri jiran itu.
Persoalan banyaknya warga Aceh yang sedang menghadapi tuntutan hukuman mati bukan persoalan kemarin, tapi sudah menahun bahkan berpuluh tahun. Bila pers dalam negeri tidak mempersoalkan, mungkin kabar itu dianggap kabar basi saja oleh pemerintah. Toh tidak ada yang perlu malu. Pejabat pemerintah yang berkunjung ke luar negeri tidak perlu malu. Toh mereka merasa berbeda kasta dengan orang semacam Junaidi. Mereka bawa uang banyak, dan tentu akan dihormati di sana. Seolah terdakwa itu bukan bangsa sendiri saja.
Bila para pejabat pemerintah itu malu, tentu tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut larut. Tidak akan pula membiarkan masalah kait berkait sehingga melahirkan seorang Junaidi atau warga Aceh lain yang mengadu nasib di Malaysia. Tidak punya skill yang akhirnya frustrasi dan terpaksa menjual ganja.
Bila peduli tentu tidak membiarkan negeri ini diamuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme sejak lama, sehingga melahirkan banyak rakyat merana karena ketidakadilan dalam berbagai bidang. Pemilik negeri ini adalah mereka yang sedang berkuasa dan kroni kroninya. Bukankah demikian yang berlaku selama puluhan tahun ini? Dan mereka yang berkuasa selain rentan KKN, juga rentan tekanan hukum rimba. Siapa yang berani dan mau mengancam tanpa rasa malu demi mendapatkan rezeki, barulah ia mendapatkan. Toh yang diancam juga tidak punya rasa malu. Maka klop lah mereka dalam bekerjasama. Rakyat yang malu malu, bodoh atau dibodoh-bodohi hanya sangak reudok.
Dan jangan harap profesionalitas sebagai barang berharga di negeri ini. Kita harus punya “bobot” “kharisma”, menjadi raja retorika palsu atau raja raja preman dan penekan, baru bisa berkuasa. Seharusnya semua tahu persoalan ini.
Tapi mengapa terus berlarut larut, dan kita terus tertinggal dari jiran Melayu Malaysia? Bahkan kita tidak lagi punya harga di mata mereka? Ini salah (pemimpin) kita sendiri, sejak lama berendam dalam ke pura puraan dan kemunafikan. Kasihan Junaidi dan keluarganya, kasihan kita yang mendiami negeri ini dan hanya bisa menjadi penonton dari lakon para “pemilik” negeri ini. Mereka yang—benar benar—berkuasa, berpura pura pintar, berpura pura alim, berpura pura baik, padahal sebenarnya amat busuk dan tidak pernah tahu malu. Mereka yang silau oleh kebendaan, memenuhi hasrat anak bini dan sanak famili pada materi dan kemewahan, dan dengan bangga menunjukkannya pada rakyat, seperti kita dan Junaidi. Apalah artinya Junaidi bagi mereka. Negeri ini hanya permainan (mencari tahta, wanita dan harta) bagi mereka, tanpa rasa memiliki yang sebenarnya.
Hanya ada satu jalan yang paling mujarab. Kehancuran akibat alam dan memperbaiki semula jadi moral dan etik manusia Aceh dengan waktu perbaikan yang cukup lama. (Tapi tsunami malah membuktikan sebaliknya). Atau kita butuh pemimpin super yang sakti mandraguna, kejam namun adil bagi rakyat. Yang peduli sepenuh hati dan bangga akan negeri ini. Yang siap menghukum mati para pendompleng dan perusak (dari dalam) negeri ini, sebelum Junaidi Junaidi lain bermunculan dan terhina di negeri orang.
Ajari pemimpin jujur dan bisa jadi tauladan, ajari rakyat jadi pekerja tangguh dan memiliki disiplin serta wawasan tinggi. Jangan bersikap munafik bila tidak ingin rakyat menjadi pembantah utama pada sistem hukum. Jujur dan tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sediakan infrastruktur dan prasarana yang cukup bagi rakyat untuk bekerja keras. Hukumlah mereka bila malas atau pelanggar hukum. Bila masih ada yang mencoba menjadi pemasok dadah ke negeri orang di era seperti itu, merekalah rakyat durhaka dan kita sendiri yang akan menghukum mati atau menolak ia sebagai warga negara yang setia.
Untuk saat ini, wahai para pemimpin, malulah atas musibah yang dialami Junaidi dan ratusan warga Aceh lain di Malaysia. Kita semua ikut bersalah…(*)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.